Feeds:
Pos
Komentar

The Better Practice Guide: Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja edisi 2014 seyogyanya difokuskan untuk Internal Kementerian Keuangan. Namun meski ditujukan ke internal, kami yakin panduan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang concerns Penganggaran Berbasis Kinerja

Donwload

BPGcover1

Bagi akademisi dan praktisi yang bergerak di bidang perencanaan dan penganggaran, kami yakin panduan ini sangat bermanfaat memberikan kerangka konseptual dan praktis atas penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Bukan saja bagi perencana anggaran di tingkat pusat, namun juga bagi rekan-rekan perencana anggaran di pemerintah daerah. Dan tentu saja bagi para Manajer/Executive di Pemerintahan, panduan ini memuat banyak konsep untuk meningkatkan kualitas Perencanaan.

Seperti dalam pengantarnya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa “BPG ini berisi intisari prinsip-prinsip dan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam rangka pemantapan penyusunan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja”. Yang mana GPF Australia juga mendukung dengan menguatkan bahwa ” It (BPG) discusses a range of principles and  techniques designed to embed internal budgeting in an organisation’s planning and performance structure, and will greatly enhance the Indonesian Ministry of Finance’s introduction of the reforms”.

Selaras dengan Pak Sekjen, ” semoga BPG ini menjadi salah satu modal yang kuat dan panduan yang bermanfaat dalam perencanaan dan penganggaran bagi para pemangku kepentingan di Kementerian Keuangan (juga Kementerian lainnya)”.

Bagi pembaca yang tertarik, terutama rekan-rekan praktisi di Birokrat, mari kita berdiskusi untuk memperkaya khasanah implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja. Saya termasuk tim penulis yang bersinergi dengan banyak pihak dalam menerbitkan panduan ini.

Salam Transformasi.

13 Mei 2014

Sinamo, J & Santosa, A, 2012, The ethos leadership: pemimpin kredibel pemimpin visioner, Institute Darma Mahardika, Jakarta

Resume “BAB 6 Integritas Kepemimpinan”, relevansinya untuk pegawai Kemenkeu!

Reviewed by: Marudut R. Napitupulu, SST Akt., MPP

(Diklatpim 167/2012)

Resume

Sinamo dan Santosa (2012, h.156) memulai bab tentang integritas dengan menguraikan benang merah karakter kepemimpinan yang dimiliki Bung Karno, Bunda Teresa, Winston Churchill dan Bill Gates. Penulis berpendapat bahwa terdapat kesamaan nilai-nilai kepemimpinan yang melekat pada diri tokoh-tokoh tersebut yakni ‘kredibilitas’ dalam bentuk yang bermacam-macam yang dapat dinterpretasikan sebagai magnet, daya, wibaya dan premium kepemimpinan.

Kredibilitas dapat diartikan sebagai ‘perihal dapat dipercaya’ (Oxford Dictionary), dan dapat juga dirumuskan sebagai ‘soal bagaimana pemimpin memperoleh kepercayaan dan membangun keyakinan para konstituennya’ (Kouzes & Posner, 1993 pada Sinamo & Santosa, 2012, h.154).  Berpijak dari dua definisi di atas, penulis berpendapat bahwa ada tiga pondasi untuk membangun kredibilitas yaitu integritas, otoritas dan kapabilitas. Pondasi pertama tersebut merupakan fokus pembahasan pada bab ini.

Dengan merujuk pada  Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Oxford Dictionary, penulis merumuskan bahwa karakter dan perilaku positif merupakan dua substansi dasar pembentuk integritas kepemimpinan. Sinamo dan Santosa juga menambahkan bahwa “integritas bukan hanya kualitas kepemimpinan saja, melainkan unsur esensial yang harus ada dalam diri manusia otentik” (2012, h.156).

Sebagai ilustrasi pentingnya integritas, Sinamo dan Santoso (2012, h.156-159) memaparkan ‘siasat perang kelelawar’ yang dikutip dari cerita William Bausch (1989). Dalam ilustrasi tersebut penulis menguraikan bagaimana siasat kelelawar mengelabui baik bangsa burung dan bangsa binatang buas sebagai strategi menyelamatkan diri sendiri yang berujung pada sanksi tidak boleh lagi hidup bersahabat dengan ‘mahluk yang terbang (burung) maupun yang berjalan (bangsa binatang)’.

Sebagai refleksinya, penulis menguraikan bahwa siasat perang kelelawar atau virus kelelawar banyak ditemui pada ciri kepemimpinan masa kini yang ‘plin-plan dan memakai topeng’, tidak jujur, manipulatif dan hidup di daerah abu-abu. Para pemimpin yang tidak punya pendirian, tidak putih dan tidak hitam, bukan orang saleh tetapi tidak pula anti religi. Tidak pro status quo tetapi jauh dari ciri reformist. Pemimpin-pemimpin dengan karakter ini dipertanyakan integritasnya.

Meskipun demikian, penulis juga menyadari bahwa hitam-putih, baik-benar bukanlah perkara yang mudah untuk didefinisikan. Ada dilemma dalam menentukan mana yang benar dan mana yang baik serta negasinya. Hal ini dimungkinkan karena kebaikan dan kebenaran bukanlah suatu nilai yang absolut. Menyikapi dilemma ini, penulis memaparkan pemikiran filsuf Yunani terkenal Socrates (470-399 SM) yang berpendapat bahwa ‘orang akan berbuat benar apabila dia mengetahui apa yang baik baginya’. Frase ini diterjemahkan penulis sebagai pencerahan pengetahuan manusia.  Penulis juga mengutip George Edward Moore (1987-1958) yang merumuskan bahwa ‘perilaku yang benar adalah perilaku yang menunjang yang baik’ (Sinamo & Santoso, h.160).

Selanjutnya setelah kita tahu bahwa nilai integritas, keberpihakan pada yang baik, dan benar penting bagi seorang pemimpin, lantas, bagaimana seorang membangun nilai integritas? Sinamo dan Santoso (2012, h.161) menggarisbawahi bahwa menjadi manusia yang hakiki dan otentik tanpa topeng adalah syarat utama. Kemudian penulis menawarkan secara sistematis lima latihan moral yang harus dipenuhi yaitu: memburu kejujuran, berkomitmen penuh, berani bertanggung jawab, konsiten dalam prinsip dan bersikap positif dan terbuka.

Lebih lanjut, dalam menguraikan kelima latihan moral di atas, selain secara normatif menguraikan satu-persatu tahapan yang harus dilalui, penulis juga memaparkan pengalaman tokoh-tokoh pemimpin inspiratif yang dikenal luas di kancah domestik maupun internasional sebagai rujukan ilustrasi nyata (Sinamo & Santoso, h.161-178).

Tokoh pertama diawali dengan Yap Thiam Hien, seorang advokat di era orde baru yang dikenal ‘tegar, idealis, lurus hati, jujur dan tidak pernah bergeser dari kebenaran yang diyakini’. Tokoh kedua adalah Bisma, seorang karakter yang diangkat dari cerita pewayangan Mahabrata yang menggambarkan komitmen yang kuat sebagai pemimpin yang memegang teguh janji-janjinya meskipun dihadapkan pada ‘sorga dunia’. Ketiga, dalam hal tanggung jawab, penulis merujuk ke Arjuna yang meninggalkan istana selama sepuluh tahun sebagai konsekuensi atas pelanggaran ikrar lima bersaudara karena menyelamatkan seorang brahmana (petapa). Masih dalam hal nilai-nilai tanggungjawab, penulis mencatat nama Wiliam Soerjadjaya sebagai pendiri Astra yang berani melepas kepemilikan sahamnya senilai Rp 3 Triliun sebagai bentuk tanggung jawab dalam melunasi utang Bank Summa yang diakuisisi perusahaannya.

Tokoh keempat, dalam hal konsistensi dalam prinsip, penulis merujuk pada Gao Xingjian (peraih nobel sastra 2000) yang memilih hengkang dari Cina ke Paris demi mempertahankan idealismenya memperjuangkan hak asasi manusia. Sikap serupa juga dimiliki nobelis sastra Alexander Solzheinitsyn di Rusia pada tahun 1960-1970an serta Guenter Gass, nobelis sastra era 1990an Jerman yang menuntut Jerman berdamai terutama dengan Negara Eropa Timur.

Dan sebagai tokoh terakhir sebagai rujukan latihan moral bersikap positif dan terbuka, penulis menceritakan kisah kepemimpinan Konosuke Matsushita. Seorang pemimpin yang apresiatif yang mampu melewati krisis dan Berjaya kembali dengan bergandengan tangan bersama seluruh karyawan yang dicintai dan sangat menghormatinya. Pada akhir perang dunia kedua, Matsushita mendapatkan ‘karma manis’ berupa tandatangan 15.000 pekerja dan keluarga mereka sebagai petisi pembelaan pembebasan, sebagai sesuatu kejadian mencengangkan bagi Jenderal MacArthur. Matsushita menjadi satu-satunya pengusaha yang diijinkan mempimpin industri Jepang di zaman itu dan akhirnya dikenal sebagai ‘Dewa Bisnis’ Jepang yang inspiratif dengan selalu bersikap positif dan terbuka terhadap semua stakeholdersnya.

Critical Review

Sejak tahun 2012, Kementerian Keuangan menetapkan lima nilai (values) yang menjadi acuan dalam mencapai visi dan misi Kementerian yaitu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Dari pemilihan nilai tersebut tergambar jelas bahwa integritas menjadi unsur karakter utama yang harus dimiliki, bukan hanya pejabat, namun seluruh pegawai lingkup Kemenkeu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Sejalan dengan penulis nilai-nilai integritas bukanlah hal yang mudah untuk ditegakkan secara ideal. Menjadi pemimpin di lingkungan instansi publik sevital Kementerian Keuangan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang memerlukan integritas yang mumpuni. Terutama pada era sekarang di mana banyak ditemui kasus-kasus korupsi yang menggerogoti uang negara. Korupsi yang merajalela mulai dari Senayan (DPR) sampai ke aparat di kantor-kantor pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Tak jarang, ditengah-tengah situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, banyak kita jumpai pemimpin-pemimpin yang opportunis, abu-abu dan cenderung hanya mengedepankan pencitraan dibalik topeng mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Pemimpin-pemimpin yang terinfeksi virus kelelawar tersebut dapat menularkan perilaku anti-integritas kepada para pengikutnya, bawahannya maupun orang-orang di sekitarnya.

Secara operasional, Kementerian Keuangan perlu mengkondisikan terciptanya suasana pendukung bagi pegawainya untuk mampu melakukan latihan moral integritas tersebut yang dimulai dari level pimpinan sampai ke jenjang yang pegawai pelaksana.

i. memburu kejujuran

Kami sangat sependapat dengan penulis bahwa ‘hanya pemimpin yang jujur yang mampu membangun good governance…’. Pempimpin yang tidak jujur, manipulatif, koruptif dan suka mark-up tentunya tidak akan mampu untuk membersihkan birokrasi yang diselimuti kabut hitam mentalitas korupsi. Dalam menghindari dan meminimalisasi perilaku seperti ini, perbaikan system dan remunerasi sebagaimana diwujudkan dalam proses reformasi birokrasi Kemenkeu menjadi syarat yang mutlak. Dengan adanya remunerasi yang layak serta perbaikan system yang mendukung peningkatan kualitas kepuasan pegawai maka pegawai diberikan dukungan untuk berperilaku jujur, tidak koruptif dan manipulatif.

Perilaku anti-suap seperti pengacara Yap Thiam Hien mungkin belum seratus persen dapat dipraktekkan di Kemenkeu. Setidaknya, kasus-kasus yang mencuat telah menunjukkan adanya komitmen penuh dari Kemenkeu untuk menegakkan integritas pada institusi yang mengurusi ribuan triliun penerimaan dan alokasi anggaran setiap tahunnya. System Whistleblower yang sudah berjalan setidaknya menunjukkan keseriusan tersebut.

ii. berkomitmen penuh,

Komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi merupakan syarat mutlak dalam mempertahankan integritas jangka panjang. Kadang kala, ada beberapa oknum yang akhirnya menyerah terhadap situasi ekonomi, menyerah terhadap godaan yang terus menerus terjadi. Dengan perbaikan system dan renunerasi di Kemenkeu, komitmen untuk memenuhi kode etik dan kontrak kinerja secara dini telah dioptimalkan. Penghasilan yang di atas rata-rata penghasilan PNS pada umumnya serta kebanggaan terhadap institusi menjadi factor yang dapat memperkuat benteng menghadapi godaan gratifikasi.

iii. berani bertanggung jawab,

Dalam pelaksanaan tugas, tidak bisa dipungkiri, kalau seorang pegawai Kemenkeu terutama pejabat sering dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan yang dilematis. Ada beberapa kasus di mana kebijakan yang diambil mendapatkan pro dan kontra yang sangat kuat di masyarakat. Kasus Bank Century misalnya. Meskipun secara normative tujuan penyelamatan Bank tersebut telah dipaparkan sebagai strategi menghadapi dampak krisis ekonomi global, banyak pihak yang mengkritik bahwa kebijakan tersebut adalah salah. Ketika menyangkut hal-hal yang substansial dan melibatkan kepentingan banyak pihak, maka potensi permasalahan yang dapat diuraikan melalui kacamata teknokrasi sering dihadapkan pada polemik politik. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang kepemimpinan seorang pejabat maka semakin luas cakupan dampak suatu kebijakan yang dibuatnya dan semakin sering berbenturan dengan kepentingan politik yang kadang kala sulit untuk dijelaskan secara ilmiah.

Selain dihadapkan pada masalah politik dalam teknis pelaksanaan kegiatan dan program sering terjadi ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi aturan ada. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan ataupun kebijakan yang diambil menjadi temuan aparat pemeriksa. Dalam hal ini, Sinamo dan Santoso tidak menggambarkan secara jelas bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab seorang pemimpin. Apabila kesalahan pengambilan keputusan terjadi di organisasi komersial ataupun swasta hal ini mungkin hanya mengakibatkan kerugian perusahaan seperti yang dialamai Om Williem pada kasus Bank Summa tahun 1992 . Namun dalam konteks organisasi publik, pemberhentian tidak hormat atau bahkan ranah pidana bisa membuat seorang pemimpin yang sudah membangun karir bertahun-tahun hilang percuma karena suatu kasus.

Maka review terhadap batasan tanggung jawab, kewenangan, tugas dan fungsi serta standar operating procedure perlu menjadi pedoman utama bagi pemimpin organisasi public. Namun dilemanya, seiring tuntutan aturan-aturan yang sangat rigid dan banyaknya aturan yang tumpang tindih serta sudah tidak sesuai zaman membuat output kebijakan menjadi terpasung pada ketaatan terhadap aturan dengan mengesampingkan hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemimpin yang innovatif dan kreatif dan bertahan lama sulit ditemui di organisasi publik yang masih menganut aturan-aturan administratif tradisional.

iv. konsisten dalam prinsip

Dengan adanya reformasi birokrasi tentunya kita berharap pemimpin-pemimpin yang konsisten dalam menjaga integritas banyak dijumpai di Kemenkeu. Akan tetapi, konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi yang secara legal diberikan kepada Kemenkeu bukanlah hal yang mudah. Contoh terkini yang terjadi adalah bagaimana seorang Menteri Keuangan berani berbeda pendapat dengan Menkoperekonomian bahkan mengusulkan revisi Perpres atas persiapan pembangunan Jembatan Selat-Sunda. Prinsip mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan golongan pasti akan mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang mendapat manfaat ekonomi dari kesempatan yang ada.

Akan tetapi, dalam iklim demokrasi, rakyat secara umum akan melihat kualitas pemimpin dari kebijakan-kebijakan yang konsisten yang dihasilkannya. Konsistensi seperti ini memerlukan dukungan pihak media yang accountable dan LSM-LSM yang pro-rakyat sebagai pilar demokrasi keempat selain executive, judicative dan legislative.  Berkaca kepada konsistensi dan kredibilitas seorang Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan, terlihat jelas bahwa konsistensi dalam good governance itu tidaklah ekslusifitas  pengambil keputusan dalam negeri. Sebuah institusi yang sangat disegani di kancah internasional seperti World Bank justru menawarkan posisi yang sangat vital bagi mantan Best Finance Minister of Asia ini. Dengan posisi Managing Director WB tentunya beliau dapat terus menerus secara konsisten menyuarakan perbaikan manajemen Keuangan publik sebagaimana Gao, Solzhenitsyn dan Grass konsisten dalam menyuarakan prinsip-prinsip mereka pada rezim masing-masing.

v. bersikap positif dan terbuka

Perubahan ke arah yang pemerintahan yang lebih baik bukanlah ekslufsiitas seorang pimpinan tertinggi negara ini. Demikian juga transformasi Kemenkeu juga bukanlah monopoli seorang Menteri berserta para Eselon I-nya. Kesuksesan Kemenkeu dalam menjalankan visi dan misi pengelola kebijakan fiskal yang akuntabel memerlukan sinergi seluruh hamper 63.000 pegawai Kemenkeu dari pusat sampai ke pelosok negeri.

Sosok Sri Mulyani yang telah merubah system secara structural dengan mendengarkan masukan-masukan dari level paling operasional sampai strategis melalui rapat bulanan yang regular, survey kepuasan pegawai serta penerapan prinsip pemberian reward sebagai dasar menuntut kewajiban telah mengantarkan beliau sebagai sosok yang sangat dicintai dan dirindukan mayoritas pegawai Kemenkeu. Kredibilitas seorang Doktor Ekonomi ini yang dipadukan dengan sikap positif yang dipancarkan, baik kepada internal Kemenkeu maupun eksternal, menjadi modal yang kuat dalam melakukan perubahan yang substansial meskipun pada ukuran dan bidang tertentu reformasi Kemenkeu masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Namun sebagai pemimpin, beliau dapat dipandang berhasil ‘meletakkan tangga di dinding yang tepat’. Seperti yang diungkapkan Rudolf H (seorang Widyaswara BPPK) sebagai aktifitas yang ‘Not successfully climbed the ladder but put the ladder on the right wall’ sebagai pemimpin yang ‘not to do the things right but do the right things’. Selaras dengan ilustrasi tokoh Matsushita di sebuah korporasi di Jepang, demikian kami berpendapat pencapaian Sri Mulyani Indrawati di Kemenkeu pada masa jabatan beliau.

 

Penutup

Pun demikian, tantangan kepemimpinan berbeda pada setiap zaman, orde, kabinet, Kementerian lembaga mapun instansi dan institusi. Dengan berpijak pada realitas tersebut kami berpendapat bahwa formula untuk membangun integritas berbeda bagi setiap pemimpin. Demikian juga dengan komposisi kelima nilai moral yang mendukung nilai integritas. Sulit ditemukan pemimpin dengan kombinasi utuh karakteristik dari Yap Thiam Hien, Bisma dan Arjuna, Williem Sorjadjaja, Gao dan rekan reformistnya serta Matsushita dalam satu pribadi. Akan tetapi, uraian serta pendapat yang disampaikan oleh Sinamo dan Santoso (2012, bab.6) menjadi checklist yang sangat berharga bagi pemimpin dan calon pemimpin di Kemenkeu, dan di sector publik pada umumnya, dalam membangun integritas yang sesuai dengan konteks budaya organisasi Kemenkeu.

DRAFT….

Sejak reformasi 1998, yang ditandai dengan pergantian rezim orde baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan meningkat dari sekian % di tahun 1999 menjadi rata-rata sekian persen pada lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang lebih di dominasi oleh konsumsi domestik membuat perekonomian Indonesia hampir bisa dikatakan terisolasi dari pengaruh dan tekanan penurunan ekonomi global terutama akibat krisis ekonomi unieropa dan amerika. Menariknya, ternyata peran pemerintah Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara (APBN) mengalami penurunan yang signifikan dalam satu decade terakhir.

Pada tahun 1999 pemerintah melalui APBN mampu berkontribusi sebesar sekian persen dalam perekonomian. Kontribusi tersebut menjadi sekitar 10% pada tahun 2010 dan 2011. Untuk tahun 2012 sendiri, dengan target GDP sebesar sekian T, pemerintah hanya mampu menyumbang sebesar sekian persen atau sebesar sekian T. Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, terutama Negara-negara anggota OECD, kontribusi belanja pemerintah masih sangat jauh di bawah rata-rata meskipun secara real ada peningkatan belanja Negara yang sangat signifikan.

Negara-negara anggota OECD rata-rata membelanjakan sebesar sekian persen dari total GDPnya. Untuk 2012, Australia, contohnya, membelanjakan sebesar $AUsekian atau sebesar sekian persen dari total GDPnya. Dengan tingkat korupsi atau penyelewengan dana public yang sangat rendah, bisa dipastikan dampak belanja pemerintah terhadap kesejahteraan penduduk di negara tersebut akan sangat tinggi.

Kombinasi sebaliknya terjadi di Indonesia, dengan persentase belanja yang lebih rendah dibanding GDP dan tingkat korupsi yang masih tinggi maka sulit dibayangkan multiplier effect belanja pemerintah terhadap perekonomian. Belum lagi dari sekian persen belanja pemerintah tersebut ternyata didominasi oleh belanja pegawai yang ditujukan untuk membayar gaji, tunjungan dan operasional aparatur Negara. Belanja modal yang kurang dari sekian persen pun harus melewati rantai birokrasi yang rentan dengan penyelewengan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Dari sisi kebijakan fiscal yang dikomandoi oleh Kementerian Keuangan usaha-usaha peningkatan kualitas penerimaan dan belanja Negara sudah banyak dilaksanakan. Antara lain adanya: Sensus Pajak, Reformasi Penganggaran dan program kegiatan lainnya. Akan tetapi, perbaikan-perbaikan keuangan public tersebut , terutama dalam hal belanja negara, tidak sepenuhnya harmonis dengan mitra pemerintah di Senayan. Terbukti, maraknya percaloan anggaran yang melibatkan anggota DPR yang mendapat liputan luas dari media.

Ada yang berpendapat bahwa praktek-praktek korupsi yang melibatkan wakil rakyat adalah dampak dari mahalnya proses demokrasi di Indonesia. Ditengarai, para anggota partai politik di Senayan harus berkontribusi dalam rangka pembiayaan dan kelangsungan partai yang sumber dananya memanfaatkan kewenangan Hak Budget para anggota.

Peranan DPR yang sangat tinggi dalam penetapan alokasi anggaran tanpa diikuti oleh proses yang transparan, mulai dari penetapan asumsi makro APBN sampai alokasi sektoral, menjadikan potensi adanya konflik kepentingan sangat tinggi. Sangat disayangkan proses pengalokasian anggaran yang terjadi di Senayan kurang mendapat pengawalan dari publik dengan baik. Partisipasi public yang sangat rendah dalam proses penetapan anggaran bisa dipahami mengingat perhitungan-perhitungan alokasi anggaran memerlukan kemampuan teknis dan syarat minimal pengetahuan keuangan Negara.

Akan tetapi, public perlu dan harus tahu bagaimana pemerintah dan DPR bersama-sama merumuskan sumber-sumber penerimaan dan pengalokasiannya. Ini adalah tugas bersama yang memerlukan peran-peran para reformis yang berada baik di lingkungan pemerintahan, wakil-wakil rakyat di pusat dan daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat, kalangan akademisi dan praktisi keuangan Negara.

Sejalan dengan semangat tersebut tulisan ini mencatat beberapa aspek penting yang harusnya menjadi perhatian dalam perbaikan keuangan public di Indonesia. Poin-poin penting tersebut menarik untuk didalami dan didiskusikan lebih jauh oleh praktisi dan pemerhati kebijakan keuangan public.

Penerimaan Negara:
a. Apakah pertumbuhan ekonomi sudah diikuti dengan pertumbuhan penerimaan negara yang proporsional?
b. Tanpa adanya tim ahli independent yang transparan, formal dan didukung oleh public di DPR, bagaimana kompetensi anggota dewan dalam merumuskan target-target penerimaan Negara?
c. Apakah penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) terutama dari hasil pertambangan dan sumber daya mineral sudah optimal dengan memperhatikan potensi keuntungan dari PNM yang ada saat ini?
d. Apakah pemerintah pusat maupun daerah punya aparat yang cukup kompeten di instansi yang terlibat langsung dengan penerimaan Negara?
e. Seberapa baik system penerimaan tersebut disentralisasikan dalam kas Negara, mengingat adanya potensi-potensi penerimaan yang tidak langsung disetorkan ke Kas Negara?
f. Seberapa besar kontribusi penerimaan dari BUMN-BUMN yang mengelola asset-asset penting Negara ini?

Pengeluaran Negara:
a. Tanpa adanya tim ahli independent yang transparan, formal dan didukung oleh public di DPR, bagaimana kompetensi anggota dewan dalam menyetujui usulan belanja Pemerintah?
b. Penyerapan APBN yang menumpuk menjelang Tahun Baru, apakah tidak sebaiknya pemerintah mengkaji perlunya kembali ke perioade tahun anggaran Maret-April seperti sebelum tahun 2000, dan memperhatikan kepentingan musim tanam Negara agraris?
c. Belanja jasa, modal dan infrastruktur terkait pembangunan memerlukan alokasi dan pelaksanaan anggaran lebih dari satu tahun, apakah tidak sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran pada sector tertentu lebih dari satu tahun? Jika dimungkinkan penyedian barang atau jasa tersebut berlaku multy-years sehingga tidak dipusingkan dengan proses pengadaan yang menyita hamper setengah tahun anggaran belum lagi dihadapkan dengan ketidakpastian disekitar pelaksanaan anggaran?
d. Semangat good governance menfokuskan pada efisiensi dan efektifitas belanja Negara tapi pelaksanaan anggaran memenjarakan kewenangan pejabat public dalam membelanjakan anggaran, sehingga lebih bersikap seperti administrator tradisional dibanding menjadi manajer public yang kreatif yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya?
e. Apakah BPK dan KPK sebagai aparat pengawas sudah memberikan kriteria yang jelas terkait penyalahgunaan anggaran Negara, sehingga kebijakan tidak abu-abu dan terkesan menunggu di hilir pelaksanaan anggaran?
f. Sudahkah aparat pelaksana anggaran mendapatkan insentif yang sebanding dengan tugas dan tanggungjawab serta risiko yang diembannya? Sehingga bisa berkata tidak pada godaan material dan non-material?

Pembiayaan APBN
a. Apakah skenario terburuk dari meningkatnya Surat Utang Negara selama decade terakhir yang bunganya tidak mencerminkan risiko karena dijamin oleh Negara?
b. Dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, adakah scenario pelunasan utang Negara yang jumlahnya ribuan triliun tersebut?
c. Dengan sisa anggaran yang signifiakn setiap tahunnya, apakah penerbitan Surat Utang Negara sudah memperhatikan kebutuhan riil belanja APBN?

Refleksi

Poin-poin di atas adalah aspek-aspek menimal yang perlu mendapat perhatian dari pembuat dan pengamat kebijakan keuangan public. Meskipun sangat terbatas, pertanyaan-pertanyaan tiga pilar APBN tersebut terkait satu sama lain dan dapat menjadi kunci dalam memahami siklus keuangan public di Indonesia.
Tentunya, pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan justifikasi kuantitatif maupun kualitatif, akan tetapi saya berkeyakinan bahwa pembahasan tentang keuangan public yang komprehensif saat ini, paling tidak akan seharusnya menyentuh poin-pon tersebut. Minimal, tulisan ini memberikan ide bagi pembacanya dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan awal tentang keuangan public dalam diskursus publik.

Oleh: Marudut R Napitupulu

#data diolah dari: BPS, WB, MoF etc

September ends 2010

Malam ini, tadi petang,29 sept sebuah diskusi aku ikuti. Judulnya ‘enlightenment’.

Di mulai dari abad 15-18, konon, ini adalah masa krusial bagi bangsa Eropa. Munculnya era reinaisance ‘re-birth’ ditandai dengan hadirnya pertentangan hebat antara ilmu pengetahuan dengan ilmu pengeTuhanan.

Konon katanya sebelum periode ini, tidak pernah terlintas dalam pikiran orang eropa mempertanyakan ‘kebaikan’ raja apalagi mempertanyakan ‘kebenaran Tuhan’.

Masa Enlightenment sebaliknya ditandai dengan pertanyaan2 ‘kenapa?’, ‘kok bisa?’, ‘ah masak sih?’ dan segudang pertanyaan2 mendasar yang konon kitab suci pun sulit untuk menjelaskannya. Lantas, masa ini pun diidentifikasi sebagai masa mempertanyakan, ‘era of reasoning’.

Menarik sekali.

Masa ini juga menceritakan Raja Inggris, ???VIII, menyatakan diri sebagai pimpinan gereja dan teritori Ingris zaman dulu. Tak lagi bersedia tunduk ke penguasa Roma, dengan birokrasinya yang luar biasa rapinya dari zaman Romawi sampai hari ini. Katanya Raja Inggris ini mau kawin lagi dilarang oleh institusi gereja waktu itu. Apalagi permaisurinya, putri Raja Spanyol, Raja yang terkenal dekat dengan Katolik Roma.

Di zaman ini pula lah lahir dan bertarung ide2 utama bangsa eropa yang ditokohkan oleh: Martin Luther, Immanuel Kant, Rosseau, Adam Smith, Shakespear dll dkk… Banyak sekali tokoh2nya.

Inggris utk pertama sekali punya Parliament dan anggotanya lantas ‘bersekongkol’ menyingkirkan raja. Tak jauh beda dengan Perancis, cuman korbannya jauh lebih banyak.

Raja Perancis dibunuh, Tuhan dalam pengertian gereja dipertanyakan, tapi disebut masa pencerahan.

Ckckckck Luar biasa!!! Maccam mana ceritanya?

Zaman ini juga berbuah penemuan mesin uap dan industrialisasi di Inggris. Orang berduyun2 dari desa ke kota. Berlomba menjadi pekerja. Kota makin ramai dan makin tidak teratur. Hidup di kota persis kayak Ibu Tiri waktu itu. Pedih dan pahit. Orang2pun menjadi individualis, materialis dan mengagungkan kapitalis. Lantas semakin industri maju, sumber daya material juga semakin langka. Bangsa Eropa pun mulai berlayar utk bersenang2 memenuhi rasa penasarannya. Katanya gold, gospel n glory.

Di penghujung era ini, merdekalah Amerika 1776, yang tak mau lagi diatur Inggris yg 8000mil jauhnya dari Amerika. George W dkk, setuju pemerintahan jadi Republik, persis mimpi Kaisar Romawi menjelang runtuhnya era kejayaan Romawi.

Lantas apakah dengan tercerahkannya eropa sbg bangsa yang ilmunya menyebar kemana2 ini, penduduk bumi ini keseluruhan tercerahkan?

Pertanyaannya terlalu jauh, barangkali!!!

Ada orang bilang skrg ini zamannya re-enligthenment. Seperti apa bentuknya? Saya pun tak tahu. Hanya rasa2nya, sejak dunia ini mulai terlihat sempit akibat revolusi teknologi dan informasi, kelihatannya sudah lebih banyak orang yg mempertanyakan banyak hal yang dulunya dianggap tabu dan diterima begitu saja.

Mungkin dengan ‘mata rohani’, gereja zaman dulu bisa jadi benar kalau dunia ini bisa dibilang datar! Karena gak perlu kemana2 utk tahu apa2, bahkan melakukan banyak hal cukup melalui media2 canggih. Semuanya berubah cepat sekali. Globalisasi katanya! Era dimana pertarungan tak lagi didalam batas2 negara.

Konon, Darwin bilang, yang terkuatlah yang menang. Adaptasi!!! Binatang beradaptasi, kalau tidak akan mati. Adaptasi yang lama, perlahan2, namanya evolusi. Kalau cepat namanya revolusi.

Loh kaitannya sama enlightmen apa? Ya itu, era mencari jati diri yang sebenarnya. Apa yang manusia bisa selain dari pada yang tertulis.. Katanya.. Katanya.. Manusia semakin tertantang memuaskan keingin tahuan dan keingin rasaannya. Menjadi manusia menurut manusia, semakin manusia mementingkan dirinya, semakin mengenal haknya, semakin dia menyadari naluri binatangnya. Yang kadang suka memangsa sesamanya.

Makanya diera ini jugalah muncul kontrak sosial, yang intinya ‘sesama binatang jangan saling mem-binatangi’. Muncullah pembatasan kebebasan ‘berburu’, cara berburu, siapa dan kapan, dalam kerangka harus menjadi ‘homo homini sosius’.

Kontrak sosial ini muncul dr tingkat keluarga, RT, RW, Lurah, Camat s.d. Pemimpin negara dan negara-negara. (Istilahnya beda kalau di eropa sana tp intinya persis).

Kontrak sosial ini intinya sama yaitu ada kontaktor pemberi dan penerima. Hanya bedanya ada yang ngasih hak dan kewajiban sama rata utk semuanya, atau ngasih berbeda per individunya (communism vs liberalism-Individualism). Aturan mainnya pun jadi beda2. Yg satu pintar goblok penghasilan sama, yg satu lagi yang lebih dapat lebih.

Karea yang goblok aja dapatnya sama dengan yang pintar makanya lama2 bisa dibilang semuanya milih goblok. Sesimpel itukah? Tentu tidak, butuh waktu lama bagi yang pintar utk jadi goblok. Sebaliknya butuh waktu relatif cepat bagi yang goblok jadi pintar, asal jangan mau dibodoh2i sama yang pintar! katanya sih. Kalau hitungannya waktu berarti yang goblok lebih pintar dari yang pintar, benarkah? Atau sebaliknya. Sama2 manusia kok bisa beda. Ya bedalah, apanya dan kenapa? Tanya sama yg goblok, pintar! Belajar dari yang pintat, goblok!

Hehehehe, aku pun tak tahu kok bisa kek gini jadinya akhir ceritanya.. Jadi bingung! Katanya kalau bingung berarti mikir!!!

Btw, ini hanya celoteh seorang MAHA-siswa yang lagi dalam proses ‘pencerahan’, yang sedang suka ‘bertanya’. Kadang2 mempertanyakan diri sendiri, kenapa bertanya pertanyaan yang jawabannya toh dipertanyakan?

Yang pasti besok jangan lupa makan, jangan disamakan dgn pertanyaan besok baru bisa ngutang! Kalau mau puasa, jgn coba2 lebih dari 40 hari nanti anda sibuk jadi bahan penelitian..

Tanya KenAPA sama siAPA!!!!

2009 November

Ups and downs.

Maju mundur dan naik turun, mengiringi perjalanku menapakai tahun 2009. Tahun ini adalah tahun yang sungguh berwarna. Ada kepedihan mendalam dan ada suka cita yang dua-duanya sama porsinya.

Memasuki akhir 2009 adalah awal perencanaan 2010. Banyak hal yang tidak terreaslisasi  di tahun 2009 ini. Seperti nasehat orang tua ‘manusia berencana, Tuhan yang menentukan’.

Sebuah kontemplasi dan permenungan di penghunjung tahun adalah waktu yang sangat sakral bagiku secara pribadi. Melihat ke belakang dan mengamati kondisi sekarang sebagai cerminan masa depan yang masih dalam kontruksi alam pikiran.

Manusia Bertumbuh.

Setiap hari terasa cepat berlalu ketika kita menikmati, sebaliknya terasa lama sekali tak kala harus menunggu dan merasakan beban hidup yang tak kunjung pergi. Namun suka dan duka adalah bagian dari sebuah proses. Dalam nikmatnya hidup, mencicipi antara suka dan duka terjadi proses pembelajaran, manusia bertumbuh. Ketika pertumbuhan itu memasuki musim dan waktu yang tepat, dengan sendirinya manusia itu akan berbuah. Dan sebenarnya pertumbuhan itu sendiri merupakan buah dari manusia.

Masa Depan adalah sebuah misteri.

Ada yang menganalogikan hidup seperti roda pedati. Terkadang dibawah-terkadang di atas. yang membedakan posisi atas dan bawah salah satunya adalah waktu. Waktu terbungkus dalam sebuah masa. Masa  lalu, sekarang dan masa depan yang akan datang. Perubahan dalam hidup manusia adalah sebuah hakekat yang abadi. Waktu telah memberikan harapan bagi manusia untuk memimpikan sebuah roda pedati. Masa depan menjadi sebuah misteri karena menjanjikan sebuah harapan yang tidak pasti, sepasti perubahan dalam diri manusia sendiri.
Seperti sebuah antunan lagu, bukan hak kita melihat yang akan datang.

Que sera-sera, what ever will be will be
The future not ours to see
Que sera-sera.

Selamat berkontemplasi bagi kita semua. Have a decent journey.

This is the last month of 2008, a lot of moments to remember, passed through the dry and rainy seasons. They were up and down. Rolled over and made a history of mine.
Worthies then ever, i had an enjoyful moments that shared with friends and people i’ve met during 2008.
Searching and searching for better and better ‘ME’ will be an unending journey.
I’d love to say…’thanks God, i can feel You everyday in my life’
In details, i’ve got so many achievements… some of them were new to me, some were the old but in better presence.
And humanly, there were so many failures too. I believe that everyone of us experienced those up and down, and one or more were the ‘magic or tremendouz moments’ that you all never predicted before.
If you wanna share some of them, that will be a wonderful stories.
So please go on and write i down, consider as a time for your relexation…

At least we knew and recognized what we’ve been through..

I believe the sharing will give you  some contemplation and preparation time  for 2009.

Thanks a lot…

Btw do you have some quotes and predictions for 2009? Better start thingking now!

takingnowhere1Some keywords:

…more than one billion people-a fifth of the world’s population-throughout the world live on less than a dollar a day….

…trade liberalization…

…labor flexibility…

…reduction of minimum wages…

…privatization of staterun enterprises…

…huge reductions in the size of government…

…food security and hunger…

…removal of subsidies…

…reduction of school enrollment…

…children work rather than go to school…

…privatization of health care systems…

…water privatization…

…environmental damages…

…control over their own economic decisions…

…just development…

Mungkin di antara kita ada yang familiar dengan penggalan-penggalan ini. Mudah-mudahan dapat membantu menambah istilah2 anda ketika ‘bercuap-cuap’ atau sekedar bicara ‘ngalor ngidul’ tentang ekonomi global.

Selamat mencari garis lurus dari penggalan-penggalan di atas.

Be prepared!!